Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat aspirasi masyarakat yang tidak menjadi bahasan pada Rembug Warga, Musrenbangkel, dan Musrenbangcam, masyarakat dapat menyampaikan Aspirasi Warga untuk Pembangunan. (2) Aspirasi Warga untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. disampaikan secara perseorangan dan bersifat personal terhadap situasi atau kondisi yang dialami; b. tidak termasuk sebagai aspirasi yang dibahas secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbangkel, dan Musrenbangcam;
c. aspirasi tidak terbatas pada wilayah administratif atau domisili pengusul; d. aspirasi disampaikan sebagai masukan kepada Perangkat Daerah dan/atau diteruskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangan; dan e. aspirasi tidak terbatas pada kebijakan prioritas pembangunan daerah. (3) Pelaksanaan Aspirasi Warga untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Aspirasi Warga untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.