Pasal 14

( 1) Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:

jdih.kemenkeu.go.id

• tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
• kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
• kebudayaan;
• pertanahan; dan
• tata ruang.

(2) Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

(3) Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan Dana

Keistimewaan dalam rangka urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

(4) Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dapat diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan oleh

kabupaten/kota.

(5) Penyerahan dan/ atau pelaksanaan kewenangan urusan

keistimewaan kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Prioritas penggunaan Dana Keistimewaan tidak termasuk

untuk mendanai:

• pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
• pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
• pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara;
• peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
• peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
• fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
• pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.

(7) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikecualikan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memiliki fungsi pelayanan dan manfaat langsung dengan pelayanan publik.

(8) Pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana

aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikecualikan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memiliki fungsi pelayanan dan manfaat langsung dengan pelayanan publik.

(9) Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan untuk:

• kegiatan pelatihan terkait yang diperuntukkan untuk aparatur sipil negara yang belum pernah mengikuti pelatihan terkait urusan keistimewaan; dan/ atau

jdih.kemenkeu.go.id

• kegiatan pelatihan terkait urusan keistimewaan yang tidak diikuti oleh peserta yang sama.

(10) Pembayaran honorarium selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf g dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional dan pengelolaan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

• jumlah tim yang dapat dibayarkan honorarium mendapat penilaian secara mandiri oleh Paniradya Kaistimewaan; dan
• Inspektorat Pemerintah Daerah DIY melakukan monitoring terhadap jumlah tim yang dapat dibayarkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

PENYALURAN

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Penyaluran