Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN

Pasal 40

Peraturan Mcntcri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1031

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

ROKOK

A. PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

I. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KE KANTOR BEA DAN CUKAI DALAM

BENTUK DATA ELEKTRONIK

  • WAJIB PAJAK ROKOK
  1. Mengisi format SPPR melalui sistem aplikasi di bidang cukai dengan lengkap dan benar. 2 . Menyampaikan/mengirimkan data SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi di bidang cukai bersamaan dengan dokumen CK-1.
  2. Menerima Nota Penolakan SPPR dari sistem aplikasi di bidang cukai dalam hal pengisian SPPR tidak sesuai.
  3. Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap dan benar.
  4. Menerima respon berupa nomor dan tanggal pendaftaran SPPR.
  5. Mencetak SPPR.
  6. Melakukan perekaman untuk mendapatkan kode billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui portal biller.
  7. Melakukan pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode billing melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent pada:
  • tanggal yang sama dengan tanggal SPPR atau CK-1, dalam hal pelunasan CK-1 dilakukan secara tunai; atau
  • paling lambat pada tanggal jatuh tempo CK-1 penundaan, dalam hal pelunasan CK-1 mendapat fasilitas penundaan.
  1. Menerima BPN yang telah mendapatkan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos / nomor transaksi lembaga persepsi lainnya oleh Collecting Agent atas pembayaran Pajak Rokok yang dilakukan.
  2. Menyampaikan BPN atas pembayaran Pajak Rokok kepada Pejabat Bea dan Cukai.
  • KANTOR BEA DAN CUKAI
  1. Menerima SPPR yang disampaikan Wajib Pajak Rokok beserta dokumen CK-1 melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
  2. Menerima BPN dari Wajib Pajak Rokok yang telah mendapatkan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya.
  3. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SPPR dan billing dengan BPN. Dapat melihat status billing pada portal biller sebagai pembanding dalam hal diperlukan.

jdih.kemenkeu.go.id

  1. Dalam hal penelitian sebagaimana butir 3:
  • tidak sesuai:
  1. menerima respon berupa surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok dari sistem aplikasi di bidang cukai dan menyampaikan kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi; dan
  2. menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai atau tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai; atau
  • sesuai, melanjutkan proses pelayanan pemesanan pita cukai atau pelayanan CK-1.
  1. Dalam hal diperlukan, Kantor Bea dan Cukai melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok kepada Collecting Agent dan KPPN.
  2. Menyampaikan surat penyerahan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.
  • SISTEM APLIKASI DI BIDANG CUKAI
  1. Meneliti data SPPR yang dikirim oleh wajib Pajak Rokok.
  2. Mengirim respon berupa nota penolakan data SPPR dalam hal:
  • terdapat kesalahan pengisian data SPPR, antara lain:
  1. nama pengusaha atau kuasanya;
  2. nama dan alamat perusahaan;
  1. NPPBKC;
  1. total jumlah cukai;
  2. nomor dan tanggal CK-1; dan
  3. penghitungan Pajak Rokok; dan
  • terdapat ketidaksesuaian antara data SPPR dengan CK-1.
  1. Mengirimkan respon berupa nomor dan tanggal SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah lengkap dan benar.
  2. Mengurangi saldo kompensasi Pajak Rokok dalam hal terdapat pengembalian Cukai Rokok yang diperhitungkan pada pembayaran Cukai Rokok berikutnya.
  3. Mengirimkan respon berupa surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi.
  • COLLECTING AGENT PEMBAYARAN PAJAK ROKOK
  1. Menerima struk billing dari Wajib Pajak Rokok.
  2. Meneliti jatuh tempo kode billing.
  3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana pada butir 2:
  • tidak sesuai, mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak Rokok untuk diperbaiki/ dibuat kembali; atau
  • sesuai, mengkreditkan setoran Pajak Rokok ke rekening kas negara.

jdih.kemenkeu.go.id

  1. Menerbitkan BPN dengan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos / nomor transaksi lembaga persepsi lainnya.
  2. Menyerahkan BPN kepada wajib Pajak Rokok/penyetor.
  3. Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.
  4. Menatausahakan, melimpahkan, dan melaporkan penerimaan Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerimaan negara secara elektronik.
  • KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
  1. Melakukan rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok.
  2. Menyampaikan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
  • KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
  1. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai.
  2. Menerima SKP-PR dan SPM dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  3. Menerbitkan SP2D.
  4. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak Rokok secara tunai.
  5. Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian (restitusi) Pajak Rokok secara tunai.
  • KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
  1. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.
  2. Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dengan unit terkait.
  3. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

II. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KE KANTOR BEA DAN CUKAI DALAM

BENTUK TULISAN DI ATAS FORMULIR

Dalam hal sistem aplikasi Pajak Rokok tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melaksanakan pelayanan secara manual sebagaimana Kantor Bea dan Cukai yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan.

  • WAJIB PAJAK ROKOK
  1. Mengisi SPPR dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
  • lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok; dan
  • lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Cukai.
  1. Menyampaikan SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan penyerahan CK-1.
  2. Menerima Nota Penolakan SPPR dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal pengisian SPPR tidak sesuai.

jdih.kemenkeu.go.id

  1. Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap dan benar untuk selanjutnya menyampaikan kembali kepada Kantor Bea dan Cukai.
  2. Menerima tanda terima SPPR dalam hal data SPPR telah sesuai, lengkap, dan benar.
  3. Memeriksa dan mencocokkan data SPPR dengan data yang tertera pada tanda terima.
  4. Menandatangani tanda terima SPPR dalam hal data SPPR dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai dan menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
  5. Menerima tanda terima SPPR dan formulir SPPR lembar ke-1 yang telah mendapat nomor pendaftaran dan ditandasahkan oleh pejabat Bea dan Cukai.
  6. Menerima struk billing dari Pejabat Bea dan Cukai pada seksi yang menangani urusan pelayanan kepabeanan dan cukai.
  7. Melakukan pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode billing melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent:
  • pada tanggal yang sama dengan tanggal SPPR atau CK-1, dalam hal pelunasan CK-1 dilakukan secara tunai; atau
  • paling lambat pada tanggal jatuh tempo CK-1 penundaan, dalam hal pelunasan CK-1 mendapat fasilitas penundaan.
  1. Dalam hal kode billing telah kadaluarsa, melakukan perekaman untuk mendapatkan kode billing yang baru dan menggunakannya untuk melakukan pembayaran Pajak Rokok.
  2. Menerima BPN yang telah mendapatkan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos / nomor transaksi lembaga persepsi lainnya oleh Collecting Agent atas pembayaran Pajak Rokok yang telah dilakukan.
  3. Menyampaikan BPN atas pembayaran Pajak Rokok kepada petugas Kantor Bea dan Cukai.
  • KANTOR BEA DAN CUKAI
  1. Menerima SPPR dalam rangkap 2 (dua) dari Wajib Pajak Rokok beserta dokumen CK-1.
  2. Meneliti kelengkapan dokumen SPPR yang meliputi:
  • Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data SPPR antara lain:
  1. nama Pengusaha atau kuasanya;
  2. nama dan alamat perusahaan;
  1. NPPBKC;
  1. total jumlah cukai;
  2. nomor dan tanggal CK-1; dan
  3. penghitungan Pajak Rokok; dan
  • Kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1.
  1. Mengembalikan berkas SPPR beserta dokumen CK-1 kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal:
  • pengisian SPPR tidak lengkap dan benar; atau
  • menerima respon berupa nota penolakan data SPPR dari sistem aplikasi di bidang cukai.
  1. Merekam data SPPR ke dalam sistem aplikasi di bidang cukai.
  2. Menyerahkan tanda terima SPPR kepada Wajib Pajak Rokok untuk dicocokkan dengan data SPPR.

jdih.kemenkeu.go.id

  1. Menerima tanda terima SPPR yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Rokok dan merekam hasil tanda terima tersebut pada sistem aplikasi di bidang cukai.
  2. Memberikan penomoran pada SPPR sesuai dengan nomor yang diberikan oleh sistem aplikasi di bidang cukai.
  3. Menandatangani dan memberi stempel dinas pada SPPR.
  4. Mencetak struk billing dan menggabungkan SPPR lembar ke-1 untuk selanjutnya menyerahkan kepada Wajib Pajak Rokok.
  5. Menerima BPN yang telah mendapatkan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank / nomor transaksi pos / nomor transaksi lembaga persepsi lainnya.
  6. Menerima respon status pembayaran dari portal biller.
  7. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SPPR dan billing dengan BPN. Dapat melihat status billing pada portal biller sebagai pembanding dalam hal diperlukan.
  8. Dalam hal penelitian sebagaimana butir 12:
  • Tidak sesuai:
  1. Menerima respon berupa surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok dari sistem aplikasi di bidang cukai dan menyampaikan kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi; dan
  2. Menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai atau tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
  • Sesuai, melanjutkan proses pelayanan pemesanan pita cukai atau pelayanan CK-1.
  1. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok kepada Collecting Agent dan KPPN dalam hal diperlukan.
  2. Menyampaikan surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.
  • SISTEM APLIKASI DI BIDANG CUKAI
  1. Meneliti data SPPR yang direkam oleh Pejabat Bea dan Cukai.
  2. Mengirim respon berupa nota penolakan data SPPR dalam hal:
  • Terdapat kesalahan pengisian data SPPR, antara lain:
  1. nama Pengusaha atau kuasanya;
  2. nama dan alamat perusahaan;
  1. NPPBKC;
  1. total jumlah cukai;
  2. nomor dan tanggal CK-1; dan
  3. penghitungan Pajak Rokok; dan
  • Terdapat ketidaksesuaian antara data SPPR dengan CK-1.

jdih.kemenkeu.go.id

  1. Mengirimkan respon tanda terima dengan memberikan Nomor dan tanggal SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah lengkap dan benar.
  2. Mengurangi saldo kompensasi Pajak Rokok dalam hal terdapat pengembalian Cukai Rokok yang diperhitungkan pada pembayaran Cukai Rokok berikutnya.
  3. Mengirim respon berupa surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok dari sistem aplikasi di bidang cukai dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tidak dilunasi.
  • COLLECTINGAGENTPEMBAYARAN PAJAK ROKOK
  1. Menerima struk billing dari Wajib Pajak Rokok.
  2. Meneliti jatuh tempo kode billing.
  3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana pada butir 2:
  • Tidak sesuai, mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak Rokok untuk diperbaiki/ dibuat kembali; atau
  • Sesuai, mengkreditkan setoran Pajak Rokok ke rekening kas negara.
  1. Menerbitkan BPN dengan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos / nomor transaksi lembaga persepsi lainnya.
  2. Menyerahkan BPN kepada wajib Pajak Rokok/penyetor.
  3. Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.
  4. Menatausahakan, melimpahkan dan melaporkan penerimaan Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara.
  • KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
  1. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok.
  2. Menyampaikan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
  3. Menyampaikan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  • KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
  1. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai.
  2. Menerima SKP-PR dan SPM dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  3. Menerbitkan SP2D.
  4. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak Rokok secara tunai.
  5. Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian (restitusi) Pajak Rokok secara tunai.
  • KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
  1. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.
  2. Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dengan unit terkait.

jdih.kemenkeu.go.id

  1. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

jdih.kemenkeu.go.id

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

Kantor .................................... (1) Kode Kantor .................................... (2) Nomor .................................... (3) Tanggal .................................... (4)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

(SPPR)

  1. Nama Pabrik/Importir*) (5)

  2. Alamat Pabrik/Importir*) (6)

  3. Nama Wajib Pajak (7)

  4. NPPBKC (8)

  5. Yang Diberi Kuasa (9)

  6. Jenis Basil Tembakau (10)

  7. Tarif Pajak Rokok 10% x Nilai Cukai Rokok

  8. Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1 (11) Nomor : .................... (12) Tanggal: .................... (13) 9 Jumlah Pungutan Pajak Rokok (14) (10% x point 8)

  9. Dikurangi pengembalian Pajak Rokok (16) sesuai PR-4 Nomor .... Tgl... ............. (15)

  10. Jumlah Pungu tan Pajak Rokok yang (17) seharusnya dibayar

Pejabat Bea dan Cukai ............... , .................. (18) Wajib Pajak/Kuasa*)

Nama ............................ (20) NIP ................................ (21) Nama .......................... (19)

*) caret yang tidak perlu

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

NO. URAIAN ISIAN

( 1) Diisi dengan nama Kantor Bea dan Cukai.

(2) Diisi dengan kode kantor penerimaan dokumen SPPR.

(3) Diisi dengan nomor SPPR.

(4) Diisi dengan tanggal penerimaan dokumen SPPR.

(5) Diisi dengan nama pabrik/importir.

(6) Diisi dengan alamat pabrik/ importir.

(7) Diisi dengan nama wajib pajak.

(8) Diisi dengan NPPBKC.

(9) Diisi dengan nama yang diberi kuasa.

(10) Diisi dengan jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, SKT.

( 11) Diisi dengan nilai cukai rokok.

(12) Diisi dengan nomor CK-1.

(13) Diisi dengan tanggal CK-1.

Diisi dengan nilai jumlah Pajak Rokok (10% dikalikan nilai jumlah Cukai(14) Rokok berdasarkan CK-1).

Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pengembalian Pajak Rokok (PR-(15) 4).

(16) Diisi dengan nilai pengembalian.

(17) Diisi dengan nilai jumlah Pajak Rokok yang seharusnya dibayar.

(18) Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun permohonan.

Diisi dengan tanda tangan, nama jelas wajib pajak/Kuasa, dan stempel(19) perusahaan. Diisi dengan nama pejabat yang memberikan persetujuan dan stempe(20) dinas.

(21) Diisi dengan NIP pejabat yang memberikan persetujuan.

jdih.kemenkeu.go.id

C. FORMAT NOTA PENOLAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH ....

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PR-2

NOTA PENOLAKAN

Nomor: ........... (1) Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap dokumen SPPR: Atas Nama Wajib Pajak: ............... (2) NPPBKC: ........................ (3) dokumen tersebut tidak dapat kami layani dengan alasan sebagai berikut:

  1. dokumen SPPR tidak lengkap;
  2. pengisian data SPPR tidak lengkap, benar dan jelas meliputi nama Pengusaha atau kuasanya, nama dan alamat perusahaan, NPPBKC, jenis hasil tembakau, tarif cukai, isi per kemasan, total jumlah cukai, nomor dan tanggal CK-1, serta penghitungan Pajak Rokok;
  3. antara dokumen SPPR dengan CK-1, tidak sesuai; atau
  4. ·························································································(4)

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

. ............................... (5) Kepala Kan tor,

Nama ................... (6)

NIP ....................... (7)

Tanggal .............................. (8) Diterima Di .............................. (9) Yang Menerima .............................. ( 10)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENOLAKAN

NO. URAIAN ISIAN

( 1) Diisi dengan nomor Nota Penolakan.

(2) Diisi dengan nama Wajib Pajak Rokok.

(3) Diisi dengan nomor NPPBKC.

(4) Diisi dengan alasan penolakan lainnya (jika ada).

(5) Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nota.

(6) Diisi dengan nama Kepala Kantor Bea dan Cukai.

(7) Diisi dengan NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai.

(8) Diisi dengan tanggal nota penolakan diterima.

(9) Diisi dengan nama kota.

(10) Diisi dengan nama wajib Pajak Rokok/kuasa.

jdih.kemenkeu.go.id

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK

ROKOK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ

KANTOR WILAYAH ........ .

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAJ

PR-3 Yth. Nama Penanggung Pajak Rokok (1)

NPPBKC/NPWP (2)

Alamat (3)

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Nomor ................................ (4)

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa saat ini Saudara masih mempunyai utang Pajak Rokok yang tidak dibayar pada waktunya, dan/atau kekurangan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam:

Dokumen ·························································· (5) Nomor dan tanggal dokumen ·························································· (6) sehingga ditemukan adanya kekurangan pembayaran Pajak Rokok yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pajak Rokok J enis Kekurangan Jumlah Yang Telah Jumlah Yang Kurang Yang Seharusnya Pembayaran Dibayarkan Bayar Dibayarkan

Pajak Rokok Rp ................... (7) Rp ................. (8) Rp ................... (9)

dalam huruf: ......................................................................................... (10) Uraian terjadinya kekurangan pembayaran : ........................................... (11)

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diminta kepada Saudara untuk membayar kekurangan pembayaran Pajak Rokok tersebut di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok ini dan bukti pembayaran agar disampaikan kepada Kepala Kantor ................................................. (12)

······································· (13) Kepala Kantor,

Nama ................................. (14)

NIP .................................... (15)

Tembusan:

  1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
  2. kepala Kantor Wilayah DJBC ............................... (16)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

NO. URAIAN ISIAN

( 1) Diisi nama penanggung Pajak Rokok.

(2) Diisi NPPBKC / NPWP.

(3) Diisi alamat perusahaan.

(4) Diisi nomor Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.

(5) Diisi jenis dasar dokumen Pajak Rokok.

(6) Diisi nomor dan tanggal dokumen Pajak Rokok.

(7) Diisi jumlah Pajak Rokok yang telah dibayarkan.

(8) Diisi jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.

(9) Diisi angka jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.

(10) Diisi huruf jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.

( 11) Diisi uraian terjadinya kekurangan pembayaran Pajak Rokok.

(12) Diisi nama Kantor Bea dan Cukai.

Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkan Surat( 13) Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.

(14) Diisi nama Kepala Kantor.

(15) Diisi NIP Kepala Kantor.

(16) Diisi nama Kantor Wilayah.

jdih.kemenkeu.go.id

E. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN

KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ANTARA

BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG .............. 1)

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .................. 2)

NOMOR ................................ 3)

NOMOR: ...................... .4)

Pada hari ini, ...... 5) tanggal ..... 6) bulan ..... 7) tahun ...... 8) di ..... 9) telah dilaksanakan kesepakatan Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang .............. 10) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .................. 11) atas kewajiban pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Jaminan Kesehatan Daerah Rencana Keterangan yang terintegrasi dengan Provinsi / Kab Penerimaan Pajak BPJS Kesehatan (Le bih / Sama/ /Kata Rokok (Rp) Kurang dari Tahun .... 12) Anggaran Wajib 37,5% 37,5%) (Rp) dari (b)

(a) (b) (c) (d) (e) ........... (13) Rp ............ (14) Rp .... (15) Rp ....... (16) ............... (17)

Terhadap selisih kurang rencana atas anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat Pajak Rokok yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ......... 18) dipotong oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar selisih kurang tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

................................................. , ························· (19)

Gubernur/Bupati/ Kepala BPJS Kesehatan Walikota ...... (20) Kantor Cabang ..... (21)

Materai Materai Rpl0.000 Rpl0.000

....................... (22) ······················· (23)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

(2) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

(3) Diisi dengan nomor Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

(4) Diisi dengan nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota.

(5) Diisi dengan nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi.

Diisi dengan tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis (6) dalam huruf. Diisi dengan bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis (7) dalam huruf.

Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis (8) dalam huruf.

(9) Diisi dengan nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi.

(10) Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

( 11) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

(12) Diisi dengan tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok.

(13) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Diisi dengan jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok pada tahun(14) bersangkutan. Diisi dengan jumlah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang

(15) terin tegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan,

termasuk dalam hal terdapat selisih kurang tahun sebelumnya. Diisi dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Jaminan

(16) Kesehatan Daerah sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)

dari rencana Penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan. Diisi dengan (Lebih/Sama/Kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma(17) lima persen)).

(18) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Diisi dengan nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan(19) rekonsiliasi. Diisi dengan nama daerah gubernur /bupati/walikota atau nama(20) jabatan yang ditunjuk oleh gubernur /bupati/walikota.

(21) Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan.

Diisi dengan nama gubernur /bupati/walikota atau pejabat yang(22) ditunjuk.

(23) Diisi dengan nama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

jdih.kemenkeu.go.id

F. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI

KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ANTARA

BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG .............. (1)

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ............. (2)

NOMOR: ................................ (3)

NOMOR: ........................ (4)

Pada hari ini, .... (5) tanggal ..... (6) bulan .... (7) tahun .... (8) di ..... (9) telah dilaksanakan kesepakatan Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang .............. (10) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ................. (11) atas kewajiban pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut: Pajak Rokok (Rp) Jaminan Kesehatan Daerah yang Tahun ... (12) terintegrasi dengan BPJS Kesehatan Realisasi Pembayaran Realisasi Realisasi Selisih Provinsi/ Jamkesda Potongan Kontribusi Lebih/ Kab/kota Anggaran Realisasi dariRKUD Pajak Penerimaan Kurang (Rp) (Rp) ke BPJS Rokok Pajak Rokok Kesehatan (Rp) (Rp) (Rp) (:t)=37,5% X (a) (b) (c) (d) (e) (g)=(d)+(e)-(f) (c) ......... (13) Rp ..... (14) Rp .... (15) Rp ....... (16) Rp .... (17) Rp .... (18) Rp ...... (19)

Terhadap selisih kurang realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat untuk diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . ................................. , .................... (20)

Gubernur/Bupati/ Kepala BPJS Kesehatan W alikota .. .. .. (21) Kantor Ca bang ..... (22)

Materai Materai Rpl0.000 Rpl0.000

....................... (23) ....................... (24)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA REKONSILIASI

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

(2) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

(3) Diisi dengan nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

(4) Diisi dengan nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota.

(5) Diisi dengan nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi.

Diisi dengan tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis (6) dalam huruf. Diisi dengan bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis (7) dalam huruf.

Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis (8) dalam h uruf.

(9) Diisi dengan nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi.

(10) Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

( 11) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

(12) Diisi dengan tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok.

( 13) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Diisi dengan jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok pada tahun(14) bersangku tan.

Diisi dengan jumlah 100% (seratus persen) realisasi penerimaan Pajak(15) Rokok pada tahun bersangkutan (termasuk potongan Pajak Rokok).

Diisi dengan jumlah realisasi pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah

(16) yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan yang berasal dari RKUD

kepada BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan.

(17) Diisi dengan jumlah potongan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan.

Diisi dengan jumlah realisasi kontribusi penerimaan Pajak Rokok pada(18) tahun bersangkutan.

Diisi dengan jumlah selisih lebih/kurang antara jumlah Realisasi penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan dengan jumlah(19) realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan. Diisi dengan nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan(20) rekonsiliasi. Diisi dengan nama daerah gubernur /bupati/walikota atau nama(21) jabatan yang ditunjuk oleh gubernur /bupati/walikota.

(22) Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan.

jdih.kemenkeu.go.id

Diisi dengan nama gubernur /bupati/walikota atau pejabat yang(23) ditunjuk.

(24) Diisi dengan nama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

jdih.kemenkeu.go.id

G. FORMAT KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN

KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN

KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH

PROVINS! .............. (1)

NOMOR ................................... (2)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kata di wilayah kami, berikut:

Jaminan Kesehatan Daerah yang Rencana terintegrasi dengan BPJS Penerimaan Kesehatan Provinsi/Kab Selisih No. Pajak Rokok /Kata Kurang (Rp) (Rp) Wajib 37,5% Tahun ... (3) Anggaran (Rp) dari (c)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(e)-(d)

  1. ............... (4) Rp .......... (5) Rp ........... (6) Rp ........... (7) Rp ......... (8) Kekurangan tahun sebelumnya Rp ......... (9)
  2. . .............. dst Rp ........... Rp ........... Rp ........... Rp ........... Kekurangan tahun sebelumnya Rp ......... (9) Jumlah Rp ........... Rp ........... Rp ........... Rp ...........

Rincian Berita Acara Kesepakatan Provinsi/Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kompilasi Berita Acara Kesepakatan ini.

Terhadap selisih kurang Rencana atas anggaran dan/atau realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat Pajak Rokok yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ......... 10) dipotong oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar selisih kurang tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

................................. , .................... (11)

Gubernur /Bupati/ Kepala BPJS Kesehatan Walikota ...... (12) Kantor Cabang ..... (13)

Materai Materai Rpl0.000 Rpl0.000

....................... (14) ....................... (15)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN

NO. URAIAN ISIAN

( 1) Diisi dengan nama provinsi.

(2) Diisi dengan nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota.

(3) Diisi dengan tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok.

(4) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Diisi dengan jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok yang bersumber (5) dari APBD provinsi/kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan. Diisi dengan jumlah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang (6) terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan. Diisi dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Jaminan

(7) Kesehatan Daerah sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)

dari rencana Penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan. Diisi dengan Jumlah selisih kurang antara Wajib 37,5% (tiga puluh (8) tujuh koma lima persen) dengan anggaran.

Diisi selisih kurang realisasi Jaminan Kesehatan tahun sebelumnya (9) yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan (dari form Rekonsiliasi)

(10) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Diisi dengan nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan( 11) rekonsiliasi. Diisi dengan nama daerah gubernur atau nama jabatan yang ditunjuk(12) oleh gubernur.

(13) Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan.

(14) Diisi dengan nama gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(15) Diisi dengan nama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

jdih.kemenkeu.go.id

H. FORMAT TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH .........

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PR-4

TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Nomor: ........................... (1)

Berdasarkan Dokumen ...... (2) Nomor .................. (3), tanggal ................... (4) milik: Nama Perusahaan (5) Aamat Perusahaan (6)

NPPBKC (7)

Dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Cukai Rokok Jumlah Pajak Rokok Jenis Hasil Tembakau Yang Dikembalikan Yang Le bih Bayar

.................... (8) ................... (9) Rp ..................... (10)

Jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar (dalam huruf): ................................................................................................................ (11)

............................ (12) Kepala Kantor,

Nama .................. (13)

NIP ..................... (14)

Tembusan:

  1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
  2. Kepala Kantor Wilayah DJBC ............................... (15)

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

NO. URAIAN ISIAN

( 1) Diisi dengan nomor tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok. Diisi dengan jenis dokumen dasar pengembalian Pajak Rokok dengan nnc1an:

  • Diisi dengan CK-2 atau CK-3 dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena adanya pengembalian cukai; atau (2) - Diisi dengan SPPR dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena Pajak Rokok yang telah dibayarkan bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang atau vang seharusnva tidak terutang.

(3) Diisi dengan nomor dokumen dasar pengembalian Pajak Rokok dengan

rincian:

  • Diisi dengan nomor dokumen CK-2 atau CK-3 dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena adanya pengembalian cukai; atau
  • Diisi dengan nomor dokumen SPPR dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena Pajak Rokok yang telah dibayarkan bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Diisi dengan tanggal dokumen dasar pengembalian Pajak Rokok (CK-2, (4) CK-3, atau SPPR).

(5) Diisi dengan nama perusahaan.

(6) Diisi dengan alamat perusahaan.

(7) Diisi dengan nomor NPPBKC.

(8) Diisi dengan jenis hasil tembakau.

Diisi dengan jumlah cukai rokok yang dikembalikan dalam hal terdapat (9) pengembalian cukai.

(10) Diisi dengan jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar.

( 11) Diisi dengan huruf jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar. Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya tanda(12) bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

(13) Diisi dengan nama Kepala Kantor Bea dan Cukai.

(14) Diisi dengan NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai.

(15) Diisi dengan nama Kantor Wilayah.

jdih.kemenkeu.go.id

I. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

<KOP SURAT>

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

Nomor ... (1) ...

Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas/Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik *) ............ (2) ........ .. menerangkan bahwa BUN /Kuasa BUN telah membukukan penerimaan negara dengan rincian sebagai berikut.

Pembukuan Nama Tanggal Nomor Nata No. Nilai Penyetor Setor Tanggal Debet/Kredit/ Akun Setoran NTPN/SP2D 1 2 3 4 5 6 7 .. (3) .. ....... (4) ....... (5) ....... (6) .......... (7) ..... (8) ...... (9)

.. .. (10) .... , ........ (11) ..... . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . ..... (12) ..... ,

. ······· ...... (13) ............. .

.............................. (14) .............................. (15)

*) caret yang tidak perlu

jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor penerbitan SKTB.

(2) Diisi Direktorat Pengelolaan Kas Negara/nama KPPN.

(3) Diisi nomor urut.

(4) Diisi nama penyetor.

(5) Diisi tanggal penyetoran.

(6) Diisi tanggal pembukuan.

(7) Diisi nomor Nota Debet/Kredit/NTPN/SP2D.

(8) Diisi kode akun penerimaan.

(9) Diisi jumlah atau nilai yang dibukukan.

**(10) Diisi tempat SKTB

← Pasal 39 Lihat Peraturan Lengkap