Pasal 9

(1) Pengguna Barang dapat mengusulkan perubahan

dan/atau penambahan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN kepada Pengelola Barang melalui Direktur Jenderal.

(2) Usulan perubahan dan/atau penambahan Standar

Barang dan Standar Kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(3) Usulan perubahan dan/atau penambahan Standar

Barang dan Standar Kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang setelah dilaksanakan reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga.

(4) Usulan perubahan dan/atau penambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan dilengkapi dasar pertimbangan dan melampirkan:

• daftar usulan yang minimal memuat:

1. klasifikasi bangunan, standar luas, standar ketinggian bangunan, dan standar kebutuhan unit untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
2. standar spesifikasi dan standar jumlah untuk BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan

• laporan hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga.

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menjadi rekomendasi bagi Pengelola Barang untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN.