Pasal 5

(1) Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN untuk

Perencanaan Kebutuhan pengadaan BMN selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan terhadap:

• Kendaraan Jabatan;
• Kendaraan Operasional; dan
• kendaraan fungsional.

(2) Kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c merupakan alat angkutan bermotor yang

digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi tertentu Kementerian/Lembaga.

(3) Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN untuk

Perencanaan Kebutuhan pengadaan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.