Pasal 9

(1) Terhadap Wajib Pajak cabang yang telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebelum

Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

(2) Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak melalui:

• laman Direktorat Jenderal Pajak;
• alamat pos elektronik Wajib Pajak;
• contact center Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
• saluran lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampru dengan tanggal 30 Juni 2024. *)