Pasal 17

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

menyampaikan:

• surat pengembalian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (5);

• surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (7) huruf a;

• surat permintaan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b;
• surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf c;
• surat panggilan dalam rangka pembahasan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf d;
• surat persetujuan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi

jdih.kemenkeu.go.id

Bangunan atau surat penolakan permohonan pencabutan atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (6) huruf a;

• surat pengembalian permohonan pencabutan atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b; atau
• surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(8) dan surat keputusan pemberian Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), kepada wajib pajak.

(2) Penyampaian surat dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan:

• secara langsung;
• melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
• secara elektronik.

(3) Penyampaian surat dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.

(4) Tata cara penyampaian surat dan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan peng1nman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

BABV