Pasal 38

(1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas I dalam hal:

• melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf d;

• melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya dalam hal Pejabat Lelang Kelas I yang telah mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara kedua; dan/atau
• dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak didahului dengan surat peringatan.

Pasal39

(1) Usulan pemberhentian tidak dengan hormat Pejabat

Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan oleh pejabat berwenang dengan melampirkan:

• pertimbangan pengusulan; dan
• dokumen persyaratan.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu:

• Direktur dalam hal Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan di Direktorat; atau
• Kepala Kantor Wilayah dalam hal Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan di Kantor Wilayah atau KPKNL.

(3) Dokumen persyaratan dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

• surat keterangan Kepala Kantor Wilayah tempat pelaksanaan Lelang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a;
• keputusan pemberhentian sementara kesatu dan kedua serta surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang mengulangi pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) hurufb; dan/atau
• salinan atau fotokopi keputusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c.