Pasal 3

(1) Menteri berwenang mengangkat Pejabat Lelang Kelas I.

(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur

Jenderal.

(3) Direktur Jenderal bertanggung jawab secara substansi

atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Syarat dan Prosedur