Pasal 21

(1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap Pejabat Lelang Kelas I.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh

Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah sebagai Superintenden.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan oleh Direktur Jenderal