Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat permohonan pembantuan Lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, dapat ditunjuk:

• Pejabat Lelang Kelas I pada Direktorat;
• Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Wilayah; atau
• Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL lain yang masih dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah.

(2) Untuk penunjukan Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepala KPKNL yang akan menyelenggarakan Lelang menyampaikan permohonan penunjukan Pejabat Lelang Kelas I kepada Kepala Kantor Wilayah.

(3) Berdasarkan permohonan penunjukan Pejabat Lelang

Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah:

• menunjuk Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Wilayah;
• menunjuk Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL lain yang masih dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang sama, dalam hal tidak tersedia Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Wilayah; atau

jdih.kemenkeu.go.id

• menyampaikan permohonan penunjukan Pejabat Lelang Kelas I kepada Direktur dalam hal tidak tersedia Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Wilayah dan KPKNL.

(4) Berdasarkan permohonan penunjukan Pejabat Lelang

Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Direktur menunjuk Pejabat Lelang Kelas I pada Direktorat.