Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Pejabat Lelang berwenang:

• menentukan status kelengkapan dokumen persyaratan Lelang;
• menentukan status legalitas subjek dan objek Lelang;
• melakukan koordinasi dengan pemohon Lelang/penjual dan pihak yang terkait mengenai berkas permohonan Lelang, pelaksanaan Lelang, dan pasca pelaksanaan Lelang;
• melakukan peninjauan objek Lelang dalam ha! Pejabat Lelang Kelas I belum dapat menentukan status legalitas formal subjek dan objek Lelang;
• menolak melaksanakan Lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan Lelang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
• mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan Lelang meliputi:

1. menegur dan/ atau mengeluarkan peserta dan/ atau pengunjung Lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan Lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan Lelang; dan/ atau
2. menghentikan pelaksanaan Lelang untuk sementara waktu;

• memberikan usu! kepada Kepala KPKNL atau Penjual/Pemohon Lelang untuk meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan;
• menolak keikutsertaan peserta Lelang yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;

1. menunda pelaksanaan Lelang untuk sementara waktu dalam hal diperlukan, dengan menjelaskan alasan penundaan kepada peserta Lelang;

• membatalkan rencana pelaksanaan Lelang; dan
• membatalkan pelaksanaan Lelang yang telah dimulai.

jdih.kemenkeu.go.id