Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 934

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

---

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

A. CONTOH FORMAT PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN ............................................ *)

NOMOR .............................. .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

................................................ *)

Menimbang bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr ........................................... , NIP ..................................... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ..... , ayat ..... , huruf ..... , angka ..... **), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3 . ...................................................................................... ;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... Tahun...... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara: Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja terhitung mulai tanggal .... ............ .... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... , ayat ..... ,

jdih.kemenkeu.go.id

---

huruf ..... , angka ..... , Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, kepada Sdr. . ..................................... , tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal _...... ,

Atasan Langsung ................... *)

NAMA NIP

Diterima tanggal .......................... ,

NAMA NIP

Tembusan Yth

1. ·································;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Atasan Langsung. **) Diisi sesuai kebutuhan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

PELANGGARAN DISIPLIN

RAHASJA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

PELANGGARAN DISIPLIN

NOMOR: ........................................ .

1. Diperintahkan kepada: Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Ke1ja

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

pada

Hari Tanggal Jam Tempat Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin

.............. *)

1. Demikian Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya .

2. . . ..... ...... .. , ............................... . Pejabat yang berwenang**)

Nama ...................................