Pasal 11

Direktur Jenderal Pajak dapat menagih Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, jika diperoleh data/informasi yang menunjukkan:

• KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang diserahkan:

1. tidak termasuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
2. tidak memenuhi kriteria nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan/atau
3. tidak termasuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

• Masa Pajak tidak sesuai dengan Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan/atau
• Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan/atau kewajiban pelaporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.