Pasal 22

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
c. memberitahukantentangmaksud dan tujuanpenyitaan. (3) Setiap melaksanakanPenyitaan, Jurusita Pajak harusmembuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. (4) dalamhalPenanggung Pajak menolakuntukmenandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harusmencantumkanpenolakantersebutdalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebutditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi. (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanj ang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang- kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa. (7) dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. https://jdih.tangerangkota.go.id/

(8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait. (10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja BPKD, kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota.