Pasal 3

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

• diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan kesalahan dan/atau kekeliruan yang harus dibetulkan menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
• 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan atau keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1); dan

• ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penyelesaian Pembetulan Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak