Pasal 17

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan

mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama secara bersamaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan:

• pencabutan keberatan, dalam hal materi yang disengketakan dalam Prosedur Persetujuan Bersama sama dengan materi yang diajukan keberatan; atau
• penyesuaian keberatan, dalam hal terdapat materi sengketa lain di luar materi yang disengketakan dalam Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan keberatan.

(2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim kepada Wajib Pajak.

(3) Terhadap permohonan penyesuaian keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• permohonan penyesuaian dilakukan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim kepada Wajib Pajak; dan
• Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban atas permohonan penyesuaian keberatan berupa surat

persetujuan atau surat penolakan penyesuaian keberatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

(4) Dokumen berupa:

• permohonan penyesuaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
• surat persetujuan dan surat penolakan penyesuaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.