Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 896
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH
JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF BUKAN PAJAK
Layanan pemilihan penyedia barang/ jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik, dengan nilai kon trak pengadaan barang/iasa pemerintah:
- sampai dengan per kontrak 0,40% dari nilai kontrak Rp200.000.000,00 pengadaan pengadaan, dengan tarif maksimum Rp600.000,00
- di atas Rp200.000.000,00 per kontrak 0,30% dari nilai kontrak sampai dengan pengadaan pengadaan, dengan tarif Rp 1. 000. 000. 000, 00 maksimum Rp2.000.000,00
- di atas Rpl.000.000.000,00 per kontrak 0,20% dari nilai kontrak sampai dengan pengadaan pengadaan, dengan tarif Rp5. 000. 000. 000, 00 maksimum Rp5.000.000,00
- di atas Rp5.000.000.000,00 per kontrak 0 ,10% dari nilai kontrak sampai dengan pengadaan pengadaan, dengan tarif Rp50. 000. 000. 000, 00 maksimum Rp25.000.000,00
- di atas Rp50.000.000.000,00 per kontrak 0,05% dari nilai kontrak pengadaan pengadaan, dengan tarif maksimum Rp200.000.000,00
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id