Pasal 16

(1) Tim Audit dapat melakukan pemeriksaan dan/atau

pencacahan Sediaan Barang dalam pelaksanaan Pekerjaan Lapangan.

(2) Dalam hal diperlukan, Tim Audit dapat meminta bantuan

Pejabat Bea dan Cukai lainnya dan/atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pencacahan Sediaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau pencacahan

Sediaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pencacahan kepada Auditee.

(4) Pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana

pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan untuk Audit Investigasi.

(5) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pencacahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Auditee harus menyediakan peralatan dan/atau tenaga ahli tersebut.

(6) Pemeriksaan dan/atau pencacahan Sediaan Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Teknik Audit Sampling Berdasarkan Risiko Stratejik atau teknik audit lainnya.

(7) Hasil dari pemeriksaan dan/atau pencacahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan/atau pencacahan Sediaan Barang.

(8) Pemberitahuan rencana pemeriksaan dan/atau

pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(9) Berita acara pemeriksaan dan/atau pencacahan Sediaan

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Permintaan dan Penyerahan Data Audit, Contoh Sediaan Barang, dan Informasi Lainnya untuk Kepentingan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai