Pasal 16

(1) Pengusaha atau PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 dapat mengajukan permohonan pembatalan PPFTZ yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran kepada Kepala Kantor Pabean melalui SKP terhadap PPFTZ untuk:

• pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
• pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d;
• pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;
• pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) huruf c;

• pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d; dan
• pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e.

(2) Pembatalan terhadap PPFTZ sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

• terjadi kesalahan pengiriman data PPFTZ ke Kantor Pabean lain yang bukan merupakan Kantor Pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang;
• penyampaian data PPFTZ atas pemasukan atau pengeluaran barang yang sama dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
• Pemberitahuan Pabean dalam rangka pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) atas barang yang diberitahukan dalam PPFTZ

dibatalkan;

• barang yang telah diajukan PPFTZ tidak jadi dibongkar atau dimuat di Kawasan Pabean atau

Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS yang diawasi oleh Kantor Pabean; dan/atau

• barang yang belum mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) telah musnah karena keadaan kahar (force majeure).

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

minimal memuat informasi mengenai:

• nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ;
• identitas pengusaha; dan
• alasan pembatalan.

(4) Pengusaha atau PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri bukti pendukung.

(5) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan persetujuan atau penolakan pembatalan PPFTZ dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.