Pasal 25

(1) Setelah Undang-Undang APBN ditetapkan,

Kementerian/Lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran untuk Proyek sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga.

(2) Rencana kerja dan anggaran untuk Proyek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

• nama dan lokasi satuan kerja Kementerian/Lembaga pelaksana Proyek;
• nama dan lokasi Proyek;
• nilai alokasi Proyek;
• ruang lingkup Proyek; dan
• rincian paket pekerjaan atau kegiatan Proyek, sesuai bahan penyusunan pagu anggaran rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(3) Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan

anggaran.