Pasal 46

(1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan

Undang-Undang Pengampunan Pajak, hanya dapat

diselesaikan melalui pengajuan gugatan.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

(3) Upaya hukum terhadap sengketa yang berkaitan

dengan penerbitan surat ketetapan pajak kurang

bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(3), Pasal 44 ayat (2), dan/ atau Pasal 44A ayat (1 0)

dilakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengena1

ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasal II

Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pad a tanggal 17 November 20 17

,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pad a tanggal 20 November 2 017

,

ttd.