Pasal 117

(1) Penggunaan anggaran yang akan dilakukan melalui

penerbitan SPP BA BUN yang berasal dari sub BA BUN Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memenuhi

usulan tambahan anggaran.

(2) Penerbitan SPP BA BUN dilakukan dengan tahapan

dan ketentuan sebagai berikut:

• PPA BUN subbagian anggaran selaku penanggung jawab Program menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya selaku penanggung jawab Program subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya;
• dalam hal tambahan anggaran digunakan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah, usulan disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Menteri Keuangan;
• usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, dilampiri dengan:

1. dasar hukum pengalokasian anggaran;

2. kerangka acuan kerja;

3. rincian anggaran belanja;

4. surat pernyataan telah dilakukan penelitian;

5. realisasi kinerja anggaran atas tambahan anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya dan/atau tahap sebelumnya pada tahun berjalan; dan

6. dokumen pendukung lainnya dalam hal diperlukan;

• dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 untuk usulan penggunaan anggaran yang berasal dari:

1. PPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN; atau
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditandatangani oleh pimpinan unit eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan;

• dalam hal usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c diajukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya/tahun-tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan, dilampiri dengan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan;
• PPA BUN atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertanggung jawab:

1. terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
2. atas substansi usulan kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang digunakan pada usulan penggunaan anggaran;

• berdasarkan usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya melakukan penelitian secara bersama-sama dengan pihak- pihak terkait, setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterima dengan lengkap dan benar;
• dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf g masih diperlukan tambahan dokumen lainnya, PPA BUN atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah penelitian dilakukan;
• hasil penelitian usulan tambahan anggaran dituangkan dalam berita acara penelitian yang disusun sesuai format tercantum dalam