Pasal 2

(1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai

sehubungan dengan pekerjaan wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2025 yang diterima atau diperoleh Pegawai tertentu dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.

(3) Jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan

Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025.