Pasal 43

obatan terlarang, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pencucian uang, terorisme dan perdagangan manusia. Pasal 43 Bidang-bidang Kerja Sama Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan bantuan administrasi timbal balik satu sama lain dalam rangka melakukan pencegahan, penyidikan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: (a) pelanggaran pabean; (b) perdagangan ilegal atas obat-obatan terlarang, zat psikotropika dan prekursor; (c) pelanggaran HAKI; dan (d) perdagangan ilegal atas benda-benda seni, antik, dan artefak budaya lainnya. Pasal 44 Mekanisme Kerja Sama

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk saling bekerja sama melalui pertukaran informasi dan intelijen atau aksi lain sesuai yang telah disepakati bersama.
2. Otoritas pabean setiap Negara Anggota wajib menetapkan kontak penghubung untukkeperluan pemberian bantuan administratif timbal balik sebagaimana di atur dalam Bab ini.
3. Atas permintaan otoritas pabean suatu Negara Anggota, otoritas pabean Negara Anggota lain yang diminta wajib berupaya untuk mengkomunikasikan informasi sebagai berikut: (a) keabsahan dan/atau akurasi dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Barang yang diajukan kepada otoritas pabean yang meminta; (b) apakah barang yang diimpor ke dalam wilayah suatu Negara Anggota telah sah secara hukum diekspor dari wilayah Negara Anggota lainnya; (c) apakah barang yang diekspor dari wilayah suatu Negara Anggota telah sah secara hukum diimpor ke dalam wilayah Negara Anggota lainnya dan apabila ada, prosedur pabean yang dilalui; (d) orang yang dicurigai dan/atau didakwa atas pelanggaran pabean; (e) teknik-teknik dan instrumen penegakan hukum yang terbukti efektif;