Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN

PEMBUKAAN Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, selaku Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri sebagai “Negara Anggota), MENGINGAT keputusan para Pemimpin untuk membentuk Komunitas ASEAN, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Cha-am Hua Hintentang Peta Jalan Untuk Komunitas ASEAN (2009-2015) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2009 dan dalam Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura; MENETAPKAN untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus bebas barang modal
sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi mengenai Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang ditandatangani oleh para Pemimpin pada tanggal 20 November 2007 di Singapura; MENGAKUI pencapaian yang signifikan dan kontribusi dari kesepakatan- kesepakatan dan instrumen-instrumen ekonomi ASEAN yang ada di berbagai bidang dalam memfasilitasi arus bebas barang di kawasan, termasuk Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (2009), Persetujuan ASEAN di bidang Kepabeanan (1997), Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pengaturan Saling Mengakui (1998), Persetujuan Kerangka Kerja e-ASEAN (2000), Protokol untuk Melaksanakan Nomenklatur Tarif ASEAN yang telah Diharmonisasi (2003) beserta perubahan-perubahan daripadanya, Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas (2004), Persetujuan untuk Membentuk dan Melaksanakan ASEAN Single Window (2005), dan Protokol untuk Membentuk dan Melaksanakan ASEAN Single Window (2006);

MENGAKUI adanya dorongan penggunaan perdagangan elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk memroses informasi perdagangan dan kepabeanan untuk penyelesaian formalitas kepabeanan dan pengeluaran barang serta sarana pengangkut dalam rangka mencapai daya saing ekonomi dan optimalisasi alokasi sumber daya oleh otoritas pabean Negara-negara Anggota; MENGAKUI adanya kebutuhan akan prosedur pabean yang lebih sederhana dan terharmonisasi untuk mendukung pembentukan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN; MENGAKUI bahwa otoritas pabean berperan sebagai fasilitator perdagangan dalam mendukung perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN dan sebagai pelindung Komunitas ASEAN dalam kemitraannya dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait; BERHASRAT untuk membentuk kerangka kerja hukum yang komprehensif mengenai pabean, yang memungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan tertentu untuk memfasilitasi arus bebas barang dan sarana pengangkut di kawasan serta melindungi kesejateraan Komunitas ASEAN;
BERHASRAT juga untuk memperkecil hambatan-hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi di antara Negara-negara Anggota, menurunkan biaya usaha, meningkatkan perdagangan, investasi serta efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih luas bagi pengusaha Negara-negara Anggota, serta menciptakan dan memelihara area investasi yang kompetitif; MENGAKUI adanya perbedaan tahapan pembangunan ekonomi di antara Negara-negara Anggota dan perlunya mengatasi kesenjangan pembangunan dan memfasilitasi peningkatan partisipasi dari Negara-negara Anggota, terutama Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, dalam Komunitas Ekonomi ASEAN melalui ketentuan tentang fleksibilitas, serta kerja sama teknis dan pembangunan; MENGAKUI pentingnya peran dan kontribusi sektor usaha dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di antara Negara-negara Anggota serta kebutuhan untuk mendorong dan memfasilitasi lebih lanjut keikutsertaan mereka melalui berbagai asosiasi usaha ASEAN dalam rangka merealisasikan Komunitas Ekonomi ASEAN; dan MENGAKUI peran pengaturan pabean dalam lingkup regional sebagai katalisator bagi modernisasi teknis pabean dan penyediaan pelayanan publik yang unggul kepada Komunitas ASEAN, sekaligus membantu liberalisasi dan fasilitasi perdagangan regional dan global, dan sebagai landasan pembangunan dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tujuan Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk: a. mendorong kemitraan strategis antara otoritas pabean Negara-negara Anggota untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN dan perlindungan terhadap Komunitas ASEAN; b. menyederhanakan, mengharmonisasi dan memodernisasi prosedur pabean, formalitas dan praktik-praktik pengawasan pabean, administrasi pergerakan dan arus barang dan sarana pengangkut untuk pasar tunggal dan basis produksi Komunitas Ekonomi ASEAN berdasarkan standar-standar internasional; c. memfasilitasi transaksi internasional dan pergerakan barang serta sarana pengangkut di antara Negara-negara Anggota melalui penetapan yang konsisten dan seragam atas nilai pabean, asal dan klasifikasi barang; d. menyediakan suatu kerangka kerja umum yang mengatur operasi dan intervensi pabean di dalamKomunitas Ekonomi ASEAN; e. mempercepat penyelesaian dan pengeluaran barang dan sarana pengangkut melalui prosedur dan formalitas pabean yang efektif berdasarkan konvensi, persetujuan, standar-standar dan praktik-praktik terbaik internasional, sekaligus memberikan pengawasan pabean yang memadai; f. mengadopsi standar-standar internasional untuk perlindungan rantai pasokan internasional, seperti Kerangka Kerja SAFE mengenai Standar untuk Mengamankan dan Memfasilitasi Perdagangan Global (SAFE Framework)Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO); g. menjamin kepastian, konsistensi, dan transparansi dalam penerapan hukum kepabeanan di negara-negara anggota dengan maksud meningkatkan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan yang diinformasikan secara terus menerus; dan h. memperkuat kerjasama dan bantuan timbal balik antara otoritas pabean Negara-negara Anggota mengenai kepabeanan dan hal yang terkait dengan kepabeanan, termasuk pencegahan dan penindakan atas segala bentuk penyelundupan dan kecurangan di bidang pabean.

Pasal 2 Prinsip Negara-negara Anggota berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Konsistensi: Negara-negara Anggota wajib memastikan penerapan hukum kepabeanan dan prosedur administratif pabean yang konsisten secara terus menerus, dalam setiap Negara Anggota; b. Efisiensi: Negara-negara Anggota wajib memastikan administrasi sistem pengelolaan, prosedur-prosedur dan praktik-praktik pabean yang efisien dan efektif dalam rangka mendorong arus bebasbarang dan sarana pengangkut dalam ASEAN secara optimal; c. Penyederhanaan: Negara-negara Anggota wajib memastikan penyederhanaan prosedur, formalitas dan praktik-praktik pabean berdasarkan konvensi-konvensi dan praktik-praktik terbaik internasional secara terus menerus; d. Transparansi: Negara-negara Anggota wajib menyediakan hukum kepabeanan dan prosedur-prosedur administratif pabean yang terkaittersedia dan dapat diakses oleh publik secara tepat waktu, kecuali panduan operasional internal; e. Konsultasi: Negara-negara Anggota wajib berupaya melakukan konsultasi dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Persetujuan ini; f. Banding: Negara-negara Anggota wajib memastikan ketersediaan sarana yang segera dapat diakses untuk meninjau ulang keputusan- keputusan pabean dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; g. Bantuan Administratif Timbal Balik dan Kerja Sama: Negara-negara Anggota wajib berupaya memberikan kerja samayang terbaikdan bantuan administratif timbal balik antara otoritas pabeannya. Pasal 3 Ruang Lingkup Persetujuan

1. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini wajib berlaku terhadap barang- barang yang diimpor ke dalam, diekspor ke luar, diangkut terus, atau diangkut lanjut melalui wilayah Negara-negara Anggota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota.
2. Tidak ada satupun dalam Persetujuan ini wajib mencegah Negara Anggota untuk memberikan fasilitas yang lebih daripada fasilitas yang diberikan dalam Persetujuan ini. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan fasilitas semacam itu seluas-luasnya.