Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup urusan pemerintahan di bidang

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

• penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
• urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:

1. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
4. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

(3) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan

modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 meliputi:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.221 6

• Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
• Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
• Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain; yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.