Pasal 34

(1) Kementerian Ketenagakerjaan harus menyusun

proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan

kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

(2) Proses bisnis antar-unit organisasi di lingkungan

Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.