Pasal 12

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan

berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Arsitektur

(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh

kepala daerah masing-masing.

(4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah

Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu

pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:

• perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
• hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
• perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf d sampai dengan huruf j; atau
• perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

Bagian Keempat Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 Umum