Pasal 10

(1) Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21 dilakukan berdasarkan:

• hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional;
• perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan hurufj;
• perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (41;
• perubahan Rencana Induk SPBE Nasional; atau
• perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 3 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat

Pasal 1 1

(1) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan

berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.

(2) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun.

(3) Arsitektur

(3) Arsitektur SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh

pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

(4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Instansi Pusat

dengan Arsitektur SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Arsitektur SPBE Instansi Fusat dilakukan reviu pada

paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(6) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:

• perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
• hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;
• perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf d sampai dengan huruf j; atau
• perubahan rencana strategis Instansi Pusat.

(7) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

Paragraf 4 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah