Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun bersama-sama.