Pasal 23

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (2) huruf c bertugas:

• melakukan identifikasi tingkat risiko satuan pendidikan

yang berlokasi di daerah rawan gempa bumi dan

tsunami;

• mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang kesiapsiagaan terhadap gempa

bumi dan tsunami di bidang pendidikan;

• membuat dan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan

untuk bangunan satuan pendidikan sesuai standar

keamanan bangunan yang berlaku;

• membuat sistem pengawasan dan validasi dengan kriteria yang teruji untuk memastikan aspek keamanan

setiap bangunan satuan pendidikan;

• memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana

pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pendidik,

dan tenaga kependidikan tentang program satuan pendidikan aman bencana;

• mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan

kesiapsiagaan bencana gempa bumi di satuan pendidikan ke dalam kurikulum nasional; dan

• menyediakan bahan dan informasi tentang

pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami bagi peserta didik.