Pasal 9

Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang

pada saat diundangkannya Peraturan Presiden ini terjadi

selisih penghasilan, besaran selisih diatur dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia setelah mendapat persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.