Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau

dinonaktifkan;

www.peraturan.go.id

2016, No.245 -4-

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang diberhentikan dari jabatan

organiknya dengan diberikan uang tunggu dan

belum diberhentikan sebagai PNS;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang diperbantukan/ dipekerjakan pada

badan/instansi lain di luar lingkungan Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia; dan

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan

negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani

masa persiapan pensiun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak

diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.