Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah

www.peraturan.go.id

2016, No.245

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi, dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.