Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nasional Keuangan Syariah yang selanjutnya

disingkat KNKS merupakan wadah koordinasi,

sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan dan program

strategis pembangunan nasional di sektor keuangan

syariah.

1. Otoritas adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur

bidang tertentu yang berkaitan dengan sektor keuangan

syariah.

1. Pemangku Kepentingan Lain adalah pihak lain yang

terkait atau berkepentingan dengan sektor keuangan

syariah.

1. Dewan Pengarah adalah Dewan yang beranggotakan

Pimpinan Otoritas, Kementerian/Lembaga, dan

Pemangku Kepentingan Lain.

1. Manajemen Eksekutif adalah satuan kerja yang

melaksanakan tugas harian KNKS.

1. Direktur Eksekutif adalah pimpinan dari Manajemen

Eksekutif.

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional.

www.peraturan.go.id

2016, No.235