Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

DPOD menyelenggarakan fungsi:

• pemberian pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian atas usulan pembentukan daerah;
• pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah;
• pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur serta dana keistimewaan;
• pemberian pertimbangan atas rancangan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• pemberian pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah provinsi/ kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPOD dapat

memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan dana desa.