Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Jersey untuk Pertukaran Informasi Berkenaan

dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Government

of the Republic of Indonesia and the Government of Jersey for the

Exchange of Information relating to Tax Matters), yang telah

ditandatangani pada tanggal 27 April 2011 di Guernsey, yang

salinan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan

dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

alinan

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mendukung proses penegakan hukum di bidang

perpajakan, Pemerintah Republik Indonesia perlu memperluas

akses untuk mendapatkan informasi perpajakan dari

Pemerintah Jersey dengan melakukan kerja sama pertukaran

informasi di bidang perpajakan;

  • bahwa di Guernsey, pada tanggal 27 April 2011, Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jersey

untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan

Perpajakan (Agreement between the Government of the Republic

of Indonesia and the Government of Jersey for the Exchange of

Information relating to Tax Matters);

  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut

dengan Peraturan Presiden;

  • bahwa ...
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4012);

Referensi Silang (2)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL [Pasal 11 ayat (1)]