Pasal 94

(1) Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian

Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

(2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian

Sekretariat Negara diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No249751 A

INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Hukum,

vanna Djaman

SK No249881A