Pasal 8

(1) Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Komisi Pengawas.

(2) Untuk pertama kali, Kepala SKK Migas ditetapkan langsung oleh

Presiden.

(3) Sebelum ditetapkannya Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan oleh Menteri.