Pasal 5A

(1) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang mengepalai dan memimpin Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima

puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai

bulan Januari 2017.

(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.176 -6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id