Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pihak adalah perorangan, instansi, badan

sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang

menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan.

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -3-

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan.

1. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan

keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari

hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah

yang tidak dibebani hak atas tanah.

1. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah

2. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah

masyarakat hukum adat.

1. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal

peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

1. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.

1. Resettlement adalah pemindahan penduduk dari kawasan

hutan ke luar kawasan hutan.

1. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara

atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa,

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan

Adat dan Kemitraan Kehutanan.

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -4-