Pasal 7

(1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

• tanah HGU dan HGB yang telah habis masa

berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

• tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang

HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang

berubah menjadi HGB karena perubahan

peruntukan rencana tata ruang;

• tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau

pembaruan haknya;

• tanah yang berasal dari pelepasan kawasan

hutan negara dan/atau hasil perubahan batas

kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:

1. tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-

undangan menjadi TORA; dan

1. tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah

www.peraturan.go.id

---

2018, No.172 -8-

diselesaikan penguasaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Tanah Negara bekas tanah terlantar yang

didayagunakan untuk kepentingan masyarakat

dan negara melalui Reforma Agraria;

• tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik

Agraria;

• tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;

• tanah timbul;

• tanah yang memenuhi persyaratan penguatan

hak rakyat atas tanah, meliputi:

1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan

dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;

1. tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;

2. sisa tanah sumbangan tanah untuk

pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah

disepakati untuk diberikan kepada

pemerintah sebagai TORA; atau

1. Tanah Negara yang sudah dikuasai

masyarakat.

• tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih

dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan

memenuhi ketentuan perundang-undangan

sebagai objek redistribusi; dan

• tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan

tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-

undangan sebagai objek redistribusi tanah.

(2) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf

g, huruf h, huruf i angka 4), huruf j, dan huruf k dilakukan melalui tahapan:

www.peraturan.go.id

---

2018, No.172 -9-

• inventarisasi penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

• analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang

tanah; dan

• penetapan sebagai objek redistribusi tanah.

(3) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, serta huruf i angka 1), angka 2)

dan angka 3) dilakukan melalui tahapan:

• inventarisasi penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

• analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah;

• pelepasan hak atas tanah atau garapan atas

Tanah Negara; dan

• penetapan sebagai objek redistribusi tanah.

(4) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat

keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan

hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.

(5) Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat,

dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penetapan objek redistribusi tanah ditetapkan oleh

Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.