Pasal 18

(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti. (21 Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Kawasan...

SK No 194555 A

PRESIDEN

a Kawasan Perkotaan Kertak Hanyar-Gambut di Kabupaten Banjar, terdiri atas:

1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat perdagangan barang dan/atau jasa skala regional;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala regional;
6. pusat kegiatan pertanian;
7. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; b Kawasan Perkotaan Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar, terdiri atas:
9. pusat pemerintahan kecamatan;
10. pusat perdagangan barang dan/atau jasa skala regional;
11. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala regional;
12. pusat pelayanan transportasi sungai skala regional;
13. pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra kegiatan perikanan budi daya;
14. pusat kegiatan pertanian;
15. pusat kegiatan Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
16. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

• Kawasan Perkotaan Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas:

1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
2. pusat perdagangan barang dan/atau jasa skala regional; 3.pusat...

SK No 194556 A

PRESIDEN

1. pusat pelayanan olahraga skala regional;
2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala regional;
4. pusat pelayanan transportasi sungai skala regional;
5. pusat kegiatan pertanian; dan
6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; d Kawasan Perkotaan Alalak di Kabupaten Barito Kuala, terdiri atas:
7. pusat pemerintahan kecamatan;
8. pusat perdagangan barang dan/atau jasa skala regional;
9. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
10. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala regional;
11. pusat pelayanan transportasi sungai skala regional;
12. pusat kegiatan industri;
13. pusat pertumbuhan kelautan berupa industri kelautan;
14. pusat kegiatan pertanian; dan
15. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; e Kawasan Perkotaan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, terdiri atas:
16. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
17. pusat perdagangan barang dan/atau jasa skala regional;
18. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
19. pusat pelayanan olahraga skala regional;
20. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
21. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala regional;
22. pusat. . .

SK No 194557 A

PRESIDEN

1. pusat kegiatan pertanian; dan
2. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negErra;

• Kawasan Perkotaan Jorong di Kabupaten Tanah Laut, terdiri atas:

1. pusat pemerintahan kecamatan;
2. pusat perdagangan barang dan/atau jasa skala regional;
3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
4. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional;
6. pusat pelayanan transportasi laut skala nasional dan regional;
7. pusat kegiatan industri;
8. pusat pertumbuhan kelautan berupa Pelabuhan Perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan industri pengolahan ikan; dan
9. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan ob Kawasan Perkotaan Kintap di Kabupaten Tanah Laut, terdiri atas:
10. pusat pemerintahan kecamatan;
11. pusat perdagangan barang dan jasa skala regional;
12. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
13. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
14. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional;
15. pusat pelayanan transportasi laut skala nasional dan regional;
16. pusat kegiatan industri;
17. pusat pertumbuhan kelautan berupa Pelabuhan Perikanan;
18. pusat kegiatan perikanan; dan
19. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Paragraf3. . .

SK No 194558 A

PRESIDEN

Paragraf 3 Pusat Pertumbuhan Kelautan