Pasal 4

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan

Anak Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri

Sipil diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri

Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan

penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan penghasilan

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.