Pasal 51

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan setingkat Menteri.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id