Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait

dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam

negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan

tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa

untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

1. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang

diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau

pelaku usaha.

1. Penyedia Jasa adalah setiap orang perseorangan warga

negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan

kegiatan usaha di bidang Perdagangan Jasa.

1. Tenaga Teknis yang Kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu yang diwajibkan

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan

keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.