Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau

sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren

adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan

didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi

masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada

Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta

memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin

yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,

keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur

bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan,

dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan

masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

1. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa

dengan pengalihan hak untuk kepentingan

Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

1. Dana Abadi Pesantren adalah dana yang

dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat

abadi untuk menjamin keberlangsungan

pengembangan pendidikan Pesantren yang

bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi

pendidikan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

2021, No.206 -3-

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.