Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Pembebasan

Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

(Agreement between the Government of the Republic of

Indonesia and the Government of Romania on Visa Exemption

www.peraturan.go.id

2016, No.182

for Holders of Diplomatic and Service Passports) yang telah

ditandatangani pada tanggal 24 September 2015 di New York

yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa

Rumania, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2016

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan

kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah

Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi

pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari

Rumania;

  • bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah

menandatangani Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai

Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan

Paspor Dinas (Agreement between the Government of the

Republic of Indonesia and the Government of Romania on

Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service

Passports) pada tanggal 24 September 2015 di New York;

  • bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang–Undang

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

www.peraturan.go.id

2016, No.182 -2-

Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Persetujuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan

Presiden;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL