Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional

menyelenggarakan fungsi:

• penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Dewan Nasional;

• koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;

• penyiapan bahan koordinasi penyusunan strategi dan

kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK;

• pemberian dukungan administrasi dan penyiapan

pembentukan Administrator KEK;

• fasilitasi perumusan penyusunan standar pengelolaan

KEK;

• pelaksanaan pengkajian atas usulan wilayah yang akan dijadikan KEK;

• penyiapan rekomendasi pembentukan KEK;

• pemberian dukungan analisis atas pengembangan

KEK di wilayah yang potensinya belum berkembang;

• fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis dalam

pengelolaan dan pengembangan KEK;

• fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

keberlangsungan KEK serta pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi;

• fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dalam penyiapan

pelayanan perizinan serta fasilitas dan kemudahan, kerja sama dengan pihak lain, komunikasi publik,

www.peraturan.go.id

2022, No.16 -7-

serta dukungan penyiapan data dan informasi;

• pengoordinasian dan penyusunan peraturan Dewan Nasional dan instrumen hukum, pelaksanaan

advokasi hukum, kepegawaian, serta organisasi dan

tata laksana;

• pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, serta

pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, dan arsip di

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua

Dewan Nasional.

Bagian Kedua Organisasi Sekretariat Jenderal